DPRD Mura

Kunjungan Kerja DPRD Mura, Reses Himpun Masalah Infrastruktur

36
×

Kunjungan Kerja DPRD Mura, Reses Himpun Masalah Infrastruktur

Sebarkan artikel ini

NewsKalteng.com, Puruk Cahu – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, yang mewakili fraksi PDI Perjuangan, telah menuntaskan rangkaian kegiatan reses yang merupakan agenda wajib anggota dewan. Reses Masa Sidang III Tahun 2025 ini adalah mekanisme resmi untuk mendengarkan langsung kebutuhan rakyat.

Kegiatan reses tersebut secara spesifik dilaksanakan pada Jumat, 24 Oktober 2025, di Desa Batu Karang, Kecamatan Laung Tuhup. Pelaksanaan tugas konstitusional ini menjadi wujud nyata komitmen legislatif dalam mendekatkan diri dan memastikan adanya komunikasi dua arah yang efektif dengan konstituennya.

Sesi dialog dimulai dengan sambutan yang hangat, di mana tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa turut berpartisipasi aktif. Suasana yang akrab ini memfasilitasi keterbukaan warga dalam menyampaikan pendapat. Rumiadi menyampaikan apresiasi mendalam atas partisipasi aktif ini, melihatnya sebagai kunci sinergi pembangunan.

Dalam diskusi mendalam, fokus utama warga Desa Batu Karang tertuju pada masalah perbaikan infrastruktur jalan. Warga menekankan bahwa kondisi jalan yang memadai adalah urat nadi bagi mobilisasi hasil pertanian dan pergerakan ekonomi, menjadikannya usulan yang paling mendesak untuk dibawa ke pembahasan DPRD.

Politisi PDI Perjuangan tersebut, bertindak sebagai juru bicara aspirasi rakyat, menegaskan bahwa hasil penjaringan usulan dari reses ini memiliki nilai krusial. Seluruh masukan, baik mengenai jalan, pendidikan, maupun kesehatan, akan segera dibawa ke meja pembahasan dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya.

Sebagai penutup, Rumiadi mengajak seluruh warga Desa Batu Karang untuk tetap berpartisipasi aktif dan melakukan pengawalan terhadap proses pembangunan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh DPRD benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.(*)