NewsKalteng.com, Puruk Cahu – Masyarakat Murung Raya memerlukan kepastian tarif saat mengakses layanan jasa perhubungan. Atas dasar itulah, Wakil Ketua Komisi II DPRD, Johansyah, mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan.
Selama ini, masyarakat seringkali dihadapkan pada ketidakpastian nilai retribusi akibat kurangnya kontrol di lapangan. Johansyah menilai hal ini sebagai bentuk kegagalan administrasi yang harus segera diperbaiki.
Johansyah menekankan bahwa pengawasan lapangan adalah instrumen utama untuk mencegah penyimpangan. Tanpa pengawasan, risiko pungutan yang tidak sesuai aturan akan terus meningkat dalam keterangannya pada Selasa (09/12/2025),.
“Kami ingin memastikan bahwa warga membayar sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak lebih dan tidak kurang,” ujar politisi PPP tersebut dengan nada tegas. Ia menuntut adanya keterbukaan informasi tarif.
Selain soal tarif, ia juga menyoroti pentingnya petugas yang profesional dan santun. Pembinaan melalui bimbingan teknis dipandang perlu agar petugas paham cara melayani sekaligus memungut retribusi secara benar.
Johansyah juga meminta adanya pembaruan data wajib retribusi agar cakupan layanan semakin luas dan adil. Ketertiban data dinilai berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah.
Dokumentasi transaksi yang transparan juga diminta untuk diperhatikan guna menghindari kecurigaan publik. Setiap bukti pungut harus resmi dan tercatat dalam sistem pelaporan daerah yang akurat.
Evaluasi rutin terhadap kinerja di lapangan menjadi cara Johansyah memastikan instruksi ini berjalan. Jika ditemukan oknum yang menyimpang, tindakan tegas harus segera diambil tanpa pandang bulu.(*)
