NewsKalteng.com, Puruk Cahu – DPRD Kabupaten Murung Raya mendesak Pemerintah Daerah segera turun tangan melakukan penertiban di lapangan menyusul lonjakan signifikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kota Puruk Cahu. Kenaikan harga ini telah menimbulkan keresahan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., meminta Pemerintah Daerah mengambil langkah strategis untuk segera mengembalikan stabilitas harga dan memberikan kepastian ketersediaan kepada masyarakat.
Kenaikan ekstrem ini disebabkan oleh dugaan terbatasnya suplai BBM dari Pertamina ke SPBU di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang berujung pada menipisnya stok di Murung Raya.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa harga eceran Pertalite sudah mencapai angka mencengangkan, yakni Rp25.000 per liter. Sementara itu, harga Pertamax bahkan dilaporkan menyentuh Rp28.000 per liter pada Rabu (26/11/2025).
Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah penertiban di lapangan. Operasi gabungan penting dilakukan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi kelangkaan,” tegas Bebie, menggarisbawahi urgensi penindakan.
Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Bebie menyoroti dugaan kuat adanya praktik spekulasi yang dilakukan oleh oknum tertentu, menjadikan kondisi kelangkaan sebagai ladang keuntungan.
Menurutnya, kunci untuk mengatasi masalah ini adalah melalui koordinasi lintas sektor yang solid. Hal ini untuk mencegah praktik penimbunan atau penyalahgunaan dalam rantai distribusi BBM.
Bebie menjelaskan, salah satu indikasi masalah adalah keterlambatan suplai ke SPBU, di mana sebagian besar kiriman hanya membawa Pertamax, yang pada akhirnya memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Jenderal Sudirman.
Penertiban diperlukan untuk mempersempit ruang gerak para spekulan. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya, menyerukan tindakan cepat dan tegas.
DPRD Murung Raya memastikan akan terus memantau dinamika penyaluran BBM serta akan berkoordinasi erat dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait guna menjamin kelancaran distribusi dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat tercapai.(*)
