Murung Raya

Pemkab Murung Raya Gelar Bimtek PPRG untuk Wujudkan Pembangunan Berkeadilan Gender Masyarakat

55

NewsKalteng.com, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Sekretariat Daerah mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2025 di Gedung B Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, Senin (10/11/2025). Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Murung Raya Heriyus yang diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah, K. Zen Wahyu Priyatna.

Dalam sambutannya, Asisten II menyampaikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan amanah konstitusi Negara Republik Indonesia dan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di daerah. “Pemerintah Kabupaten Murung Raya berkomitmen untuk terus mendorong integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,” ujar K. Zen Wahyu Priyatna.

Namun, masih ditemukan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Murung Raya yang masih berada di bawah capaian IPG Provinsi Kalimantan Tengah. IPG Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 90,04 persen, sedangkan IPG Kabupaten Murung Raya berada pada angka 84,98 persen.

Data ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih menjadi isu yang perlu diatasi secara komprehensif melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif,” ungkapnya. Asisten II menjelaskan bahwa IPG diukur berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak atau ekonomi.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap agar seluruh aparatur perencana program dan penyusun anggaran di lingkungan perangkat daerah dapat memahami serta mengimplementasikan PPRG secara optimal. “PPRG merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkesetaraan,” tutup K. Zen Wahyu Priyatna.

Bimtek PPRG ini dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing perangkat daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.(*)

Exit mobile version