NewsKalteng.com, Puruk cahu – Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 yang mengatur tentang standarisasi Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat identitas nasional serta menciptakan keseragaman penampilan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Implementasi aturan ini juga langsung direspons oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui SE Bupati Nomor 865/51/BKPSDM Tahun 2026. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh ASN di wilayah tersebut memiliki pemahaman yang sama terkait atribut dan kelengkapan seragam yang wajib dikenakan setiap harinya.
Dalam regulasi terbaru ini, ditekankan bahwa pakaian dinas bukan sekadar seragam, melainkan simbol profesionalisme dan disiplin kerja. Setiap elemen, mulai dari warna hingga penempatan atribut seperti lencana dan tanda pengenal, diatur secara mendetail agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar instansi.
Pemerintah berharap dengan adanya standarisasi ini, wibawa ASN sebagai pelayan publik dapat meningkat di mata masyarakat. Keseragaman ini juga dinilai mampu meminimalisir kesenjangan penampilan dan menonjolkan sisi kesahajaan namun tetap elegan dalam menjalankan tugas negara.
Bagi ASN di Murung Raya, penyesuaian ini mencakup penggunaan batik khas daerah pada hari-hari tertentu yang telah disepakati dalam jadwal mingguan. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi antara aturan nasional dari BKN dengan kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh pemerintah kabupaten.
Instansi terkait akan melakukan sosialisasi intensif selama masa transisi ini agar seluruh pegawai dapat mempersiapkan atribut yang sesuai. Pengawasan secara berkala juga akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan demi menjaga marwah korps ASN.(*)
