Newskalteng.com, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Asisten II Setda Mura, Ferry Hardi didampingi pejabat terkait mengikuti rapat Koordinasi (Rakor) dan pembahasan langkah kongkret pengendalian inflasi daerah tahun 2024 dan percepatan pembentukan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas secara virtual, bertempat di aula A kantor Bupati Mura, Senin, (5/2/2024).
Rakor yang dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diwakili Diretur Jendral Kemendagri, Komjen. Pol. Tomsi Tohir Balaw.
Irjen Kemendagri Tamsi Tohir, dalam Rakor menyebut bahwa Kementerian Dalam Negeri saat ini telah mengeluarkan surat edaran mengenai percepatan pembentukan Perda di seluruh Provinsi, Kabupaten Kota di Indonesia.
Hal ini karena Inflasi Nasional untuk bulan ke bulan januari 2024 terhadap desember 2023 adalah 0,04%, dimana inflasi tahun ketahun sebesar 2,57% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,04%.
“Oleh karena inflasi saat ini masih banyak Kabupaten/kota yang diatas rata-rata nasional. Untuk itu, ia engharapkan kepada kepala daerah yang masih di bawah rata-rata Nasional, agar ke depan lebih aktif berkoodinasi terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi,” terangnya.
Sementara itu ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI Dante Rigmalia, dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam pengendalian inflasi KND memiliki tugas pemantauan, evakuasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan penyandang Disabilitas.
“Saat ini penyandang disabilitas diusia lima tahun keatas sebanyak 17,64% tidak/belum bersekolah, hanya 4,31% yang masih sekolah dan 78,05% tidak sekolah dan mayoritas penyandang disabilitas berpendidikan SD Sederajat kebawah (70,85%), sedangkan penduduk non disabilitas berpendidikan SMP/sederajat ke atas (63,64%),” kata Dante. (*)
